[highlight style=”blue”] LAMPUNG7NEWS[/highlight] Ekonomi – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembangunan ladang gas Blok Masela, Maluku akan di bangun dengan skema darat (onshore). Keputusan tersebut mengakhiri polemik yang terjadi di blok gas terbesar Indonesia ini.
Pemerintah pun membuka jalan untuk PT. Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Masela apabila Inpex Corporation dan Shell Corporation tak puas dengan putusan Jokowi. Namun, keputusannya masih berada di tangan kedua operator tersebut.
Sekarang posisinya masih di investor yang ada sekarang kalau memang investor mengatakan tidak mau atas keputusan bapak presiden maka kami siap,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (26/3).
BUMN, lanjut Rini, tidak akan melewatkan peluang untuk ikut mengelola Blok Masela andai memang kesempatan terbuka lebar. Kendati demikian, Rini belum mengetahui secara pasti adanya kemungkinan Pertamina untuk masuk ikut kelola blok tersebut.
Ya kemungkinan (masuk) Insya Allah. Kami berharapnya begitu, belum tahu berapa,” pungkas dia.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengembangan Blok Masela, Maluku menggunakan skema kilang darat atau onshore. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan berbagai pihak.
Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak hanya 10 tahun, 15 tahun tapi proyek sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung kita putuskan dibangun di darat,” ujar Jokowi di Pontianak, Rabu (23/3).
Jokowi menegaskan pemerintah ingin ekonomi daerah dan perekonomian nasional terimbas dengan adanya pengembangan blok gas dengan cadangan terbesar di Indonesia ini.
Skema darat ini menggunakan pipa sepanjang 600 kilometer (km) ke Kepulauan Aru. Selain itu, biaya pembangunan kilang di darat hanya mencapai USD 16 miliar. Di sisi lain, perhitungan biaya kilang apung dengan skema Floating LNG mencapai USD 22 miliar. [mdk]