[Denny].
LAMPUNG7COM – Pemerintah Provinsi Lampung telah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran berupa Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan mencapai Rp. 209 Milyar, Belanja Tidak Langsung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1 Trilyun, Belanja Tidak Langsung Hibah kepada Tenaga Kependidikan Rp30 Milyar, serta Belanja Urusan Pendidikan yang tersebar pada beberapa SKPD lainnya.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bachtiar Basri pada Sidang Paripurna, hari ini (14/8) di Kantor DPRD Prov. Lampung. Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur membacakan Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD,” ungkap Wagub.
Selain itu, Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung sebagai program prioritas dalam menciptakan konektivitas wilayah yang lebih baik.Pada Belanja infrastruktur terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.126,88 Milyar dari Rp.800 Milyar menjadi Rp.926,88 Milyar. Danadiperuntukkan pembangunan jalan dan jembatan guna mencapai kondisi jalan mantap 70-75%. Hal ini sebagai bagian dari sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015.
“Terkait mengenai sisa waktu pelaksanaan dari program kegiatan di sektor infrastruktur, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap tahapan dan proses secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wagub.
Sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Lampung yang tercantum dalamRPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019. “Untuk itu Pemprov akan menatadan mempertajam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait. Karena pada saat yang samamelalui dana APBN juga dialokasikananggaran yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Lampung,” tambah Wagub.Pemerintah Provinsi Lampung jugamelakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait diantaranya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mengetahui periode El-nino. Hal ini meminimalisir dampaknya pada jadual tanam petani.
Wagub juga menjawab pemandangan Fraksi terkait dengan kesenjangan gender. Dikatakan, Pemprov Lampungberkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender. Upaya yang dilakukan antara lain membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Provinsi Lampung Tahun 2015 dan membentuk Tim Vocal PointPengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, serta Tim Teknis Anggaran Responsif Gender. “Sebagian besar SKPD di Provinsi Lampung telah menerapkan metode GAP, GBS, dan ARG dalam strategi percepatan pengarusutamaan gender,” jelas Wagub.
Terkait dengan tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Pemprov Lampung, Wagub menegaskan, hal ini untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta produktivitas para PNS. “Diharapkan pelayanan publik akan semakin meningkat. PNS yang tidak dapat menunjukkan komitmen kerja yang baik akan memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Wagub.
Pada kesempatan tersebut Gubernur berpesan, generasi masa harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus berkarya. “Selain itu juga harus memiliki integritas kepribadian yang baik, mental yang kokoh, ulet, tegar, dan pantang menyerah. Yakni untuk berjuang demi kemajuan Provinsi Lampung, serta bangsa dan Negara,”jelasnya.
Ia juga berharap agar Paskibra menjadi ujung tombak dalam membangun persatuan bangsa. “Pertahankanlah kedekatan, persaudaraan dan kekompakan. Ketika kalian semua melangkah ke depan, menapaki perjalanan karier menuju masa depan yang lebih baik,” tambah Gubernur.
Gubernur Lampung dalam kesempatan ini juga menginisiasi rencana Pemerintah Provinsi Lampung dalam program pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ridho Ficardo menginstruksikan Kepada Dinas Permukiman untuk dapat segera mempersiapkan, mulai dari perizinan, kerja sama hingga survey lahan yang akan digunakan, harapannya dengan adanya inisiasi dari Pemerintah Provinsi Lampung ini dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk dapat juga menyediakan fasilitas kemudahan dalam memiliki rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di daerahnya masing-masing, dengan adanya kemudahan ini dapat memacu kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk dapat bekerja semaksimal mungkin melayani masyarakat, tutup Gubernur Lampung.
BACA JUGA :
DPRD Provinsi Bersama Pemprov. Lampung Menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran
Pelaksanaan Kegiatan Menjelang HUT RI Ke-70 di Provinsi Lampung
UAN 2015 WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TINJAU PELAKSANAAN UAN SMA DI BANDAR LAMPUNG.
UII bebaskan biaya pendidikan penghapal Alquran
Kota Agung Menggelar Pawai Obor