LAMPUNG7COM – Pengamat energi, Marwan Batubara, menilai pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak terancam merugikan PT. Freeport Indonesia. Pasalnya, pemerintah akan menaruh curiga jika proses perpanjangan kontrak telah ditunggangi sejumlah pihak sehingga merugikan negara.
“Ada juga kemungkinan diterminasi (tak diperpanjang), kalau kita tidak mendapatkan kondisi kontrak yang lebih baik. Kita tidak mau seperti dulu lagi lah,” ujarnya.
Marwan menuding Freeport sudah kerap kali melakukan perjanjian politik dalam membuat kontrak kerja sama sehingga sering merugikan negara. “Freeport selalu melakukan berbagai deal-deal politik merugikan negara. Itu sudah lumrah dilakukan. Apakah ini diteruskan atau tidak,” tuturnya.
Jika tidak mencapai kata sepakat, maka sudah tentu Freeport harus pergi dari Indonesia. Atas kejadian ini, pemerintah semakin didesak untuk transparan dalam segala bentuk perjanjian yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia.
“Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita ingin pemerintah jadi pemegang saham mayoritas (Freeport),” tegasnya. [mdk]