8 Nama Capim KPK yang disetorkan ke Jokowi

Pansel pimpinan KPK. setneg.go.id
Pansel pimpinan KPK. setneg.go.id
LAMPUNG7COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim Pansel KPK. Kedelapan nama itu langsung dibagi ke dalam empat bidang yang ada dalam KPK yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring. Kedelapan nama tersebut akan segera diserahkan oleh Jokowi ke DPR untuk menjalankan fit and proper test, hari ini.
Lalu apakah delapan nama capim KPK yang disetorkan oleh Jokowi tersebut sudah merupakan pilihan terbaik dari Tim Pansel KPK?
Direktur Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti justru heran dengan hasil seleksi tim pansel tersebut. Dia menyoroti terpilihnya Brigjen Basaria Panjaitan yang menurut hasil seleksi menjadi salah satu dari dua calon yang terpilih di bidang penindakan. Pasalnya, kata dia, saat wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK, Basaria justru memiliki visi ingin agar lembaga antirasuah lebih fokus dalam bidang monitoring dan supervisi. Tetapi, tim Pansel KPK malah memutuskan memasukkan namanya menjadi salah satu capim KPK yang lolos di bidang penindakan.
“Saya sendiri agak aneh ngeliat Basaria Panjaitan, saat wawancara seleksi condong di bidang monitoring dan supervisi tapi malah ditempatin di penindakan. Kita juga bertanya memilih dia ini apa di bidang ini cukup menguasai? Karena itu saya mempertanyakan tim Pansel meloloskan orang ini,” kata Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (1/9).
Apalagi, lanjut Ray, dia heran dengan keputusan tim Pansel KPK yang meloloskan Binsar Panjaitan yang memiliki latarbelakang kepolisian. Sebab, seharusnya sembilan srikandi tim pansel tak perlu meloloskan Widyaiswara Madya Sespimti Polri Lemdikpol itu. Dia beralasan, seorang polisi yang berniat memberantas korupsi seharusnya tetap berada di Kepolisian untuk menjaga marwah Polri yang juga memiliki tugas memberantas korupsi.
“Misalnya kalau ada Polisi atau Jaksa yang baik dan menindak korupsi sebaiknya ditempatkan di Kepolisian atau Kejaksaan saja agar Polri dan Kejaksaan menjadi kuat. Ya jangan dikeluarkan, biarlah KPK ini diisi oleh orang yang bukan dari kepolisian dan kejaksaan. Kalau yang masuk polisi dan Jaksa ngapain lagi KPK? Nah cara berpikir ini yang menjadi pertanyaan,” terang dia.
Oleh sebab itu, Ray menyebut seharusnya salah satu capim KPK bidang penindakan sudah seharusnya menjadi miliki Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie ketimbang Basaria Panjaitan. Selain karena lebih pantas, dia menilai Jimly merupakan orang yang konsen memberantas korupsi.
“Orang seperti Jimly yang kita kenal punya track record dan ikut bela KPK justru tidak dipilih malah Basaria yang dipilih,” tegasnya.
Adapun, lagi-lagi dia menyatakan keheranannya dengan pilihan tim Pansel tersebut, yaitu dengan keputusan memilih Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi yang ditempatkan di bidang supervisi dan monitoring. Padahal, Juru Bicara KPK itu memiliki keahlian di bidang penindakan. “Keahlian Johan Budi itu kan di penindakan, coba bayangkan kok dia di supervisi,” ucapnya. [red][mdk]  
BACA JUGA :

 


Eksplorasi konten lain dari LAMPUNG7.COM

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Tulis Komentar Anda