LAMPUNG7COM | Mantan Kapolda Lampung Irjen Pol (Purn) Dr H Ike Edwin SH,MH, MM, menghadiri acara seminar infrastruktur yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) wilayah Lampung, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Lampung, jl. Gatot Subroto no 136 Bandar Lampung, Kamis (13/7/2023).
Adapun tema yang diusung dalam seminar infrastruktur kali ini adalah “Membangun Sinergi Dalam Penanganan Jalan, Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”
Acara seminar tersebut dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Lampung Ir Arinal Djunaidi, dan didampingi oleh Dang Ike sapaan akrab mantan Kapolda Lampung tahun 2016, Plt Kadis BMBK Provinsi Lampung Muhammad Taufiqullah, Ketua DPD HPJI Ir Febrizal Levi Sukmana ST, MT, MM, CST, IPM, ASEAN.Eng. dan Ketua PII Ir Taufik Hidayat MM, MEF, IPM,
Bertindak sebagai Moderator acara dalam seminar infrastruktur itu adalah Ir Napoli Situmorang MT, MH, IPM. Dan sebagai narasumber seminar adalah Sekda Provinsi Lampung Ir Fahrizal Darminto MA, Ketum PII Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga M.Eng, IPU, ACPE, APEC Eng., Ketum HPJI Dr.Ir. Hedy Rahadian M.Sc., Dirjen Perhubungan Darat Drs Hendro Sugiatno M.M., Ketua Komite jalan raya BK Sipil PII Prof.Dr.Ir. Agus Taufik Mulyono ST.MT. IPU. ASEAN Eng., Direktur Utama PT Hutama Karya Ir. Budi Harto MM, MPsi.
Arinal saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan prasyarat untuk mendukung semua sektor pembangunan. Infrastruktur jalan secara langsung akan mendukung distribusi barang dapat berjalan lancar. Pada akhirnya barang-barang logistik serta hasil produksi dari produsen akan mudah sampai ke tangan konsumen.
“Kata kuncinya adalah infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Arinal memaparkan bahwa pada saat ini kondisi perekonomian Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen (year on year) berdasar data triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022. Hal ini pun tidak terlepas peran penting dari sektor transportasi, khususnya sektor jalan.
Kemudian dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,12 persen.
Provinsi Lampung juga merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan berkontribusi besar terhadap kebutuhan nasional. Diantaranya komoditas Padi produksi tertinggi Nasional Tahun 2019-2020, tebu peringkat 2 nasional, nanas peringkat 1 nasional, jagung peringkat 3 nasional, ubi kayu peringkat 1 nasional, serta lada dan kopi peringkat 2 nasional. Demikian pula peternakan yang menempati peringkat 2 Sumatera.
“Seluruh hasil komoditas tersebut jelas memerlukan jaminan kelancaran distribusi dari pusat-pusat produksi menuju ke pasar ataupun pelabuhan,” tegas Arinal.
Menurut Arinal, Provinsi Lampung sangat konsen dalam penanganan infrastruktur jalan. Hal ini tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dimana misi ke-4 mengamanatkan untuk “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”. Misi ini pun didukung dengan 33 Agenda Kerja Utama melalui program Infrastruktur Lampung Berjaya.
Selain permasalahan pembiayaan yang menghambat pembangunan infrastruktur terjadi pada awal Tahun 2020, pandemi covid-19 yang melanda secara global menjadi prioritas utama untuk ditangani sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No.38 PMK.02/2020, tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, yang mewajibkan melakukan refocusing anggaran. Hal ini mengakibatkan beberapa program termasuk program pembangunan infrastruktur tertunda.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan jalan perlu untuk saling bersinergi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan para penyelenggara jalan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan. Keduanya harus bisa saling bekerja sama dalam hal penanganan jalan,” turur Arinal.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, “Di lain hal, kita juga harus membangun skema pembiayaan dari sektor swasta yang bergerak di bidang industri, Lembaga keuangan, dan BUMN yang bisa membantu dalam pembiayaan penanganan jalan. Tidak lupa dari unsur masyarakat juga bisa berperan dan ikut bersinergi, bahu membahu dalam pembangunan jalan,” ujarnya.
Dari hasil diskusi ini Arinal berharap mendapatkan masukan serta saran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pemeliharaan jalan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya. Sehingga bisa menghasilkan rumusan untuk membangun sinergi yang baik antar stakeholder dalam penanganan jalan daerah, khususnya di Provinsi Lampung.
Adapun pada seminar tersebut dibahas beberapa hal terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, diantaranya oleh Ketua DPP HPJI, yang diwakili oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan wilayah 1 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc. yang membahas beberapa penyebab kerusakan jalan, mulai dari aspek material jalan, aspek perkerasan, aspek drainase, aspek geoteknik, hingga dampak kendaraan over dimensiin over load (odol) terhadap infrastruktur jalan.
Begitu juga dengan Ketua DPP PII, yang diwakili oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU.,ASEAN.Eng., yang memberikan pemaparan terkait faktor eksternal dan internal penyebab kerusakan jalan untuk mengantisipasi kegagalan bangunan jalan demi terciptanya karakter jalan yang Humanistis. | Pnr.