LAMPUNG7NEWS, Pesawaran – Reses anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Dapil IV Padang Cermin sempat diwarnai aksi tegang antara para Kepala Desa dan para Anggota DPRD yang menggelar reses di Aula Kantor Kecamatan Way Ratai. Selasa (15/3)
Hal itu terjadi ketika Kepala Desa Durian, Fauzi mempertanyakan kepada para anggota DPRD mengenai kurang adanya pemerataan pembangunan di sebagian desa yang berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin.
Selama ini, program-program pembangunan dari Pemerintah Daerah hanya turun ke desa-desa yang memiliki anggota dewan. Sedangkan kami, desa-desa yang tidak mempunyai wakil yang duduk di kursi DPRD belum pernah mendapatkan program pembangunan,” ujar Fauzi saat reses kemarin.
Harto Susanto, salah seorang anggota DPRD Pesawaran dari Dapil IV Kecamatan Padang Cermin, Way Ratai dan Teluk Pandan yang menanggapi pertanyaan Kepala Desa Durian menyampaikan, bahwa menurutnya kurang adanya kedekatan emosional antara para Kepala Desa dan para anggota DPRD yang berada di wilayah setempat, sehingga program pembangunan tidak dapat berjalan di desa tersebut.
Kurang adanya kedekatan emosional antara Kades dan Dewan dapat memungkinkan program tidak dapat berjalan. Kalo bapak jauh dari kami, mungkin kami juga jauh dari bapak-bapak (Kepala Desa),” kata Harto.
Pernyataan inilah yang menyulut emosi Fauzi sehingga keluar meninggalkan ruang reses. Menurut Fauzi, semestinya seorang anggota DPRD lebih tanggap dengan kondisi desa-desa yang membutuhkan program pembangunan yang kemudian dapat menggiring dan menganggarkan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Kan, bapak-bapak ini berangkat dari wilayah kami dan dipilih oleh masyarakat di sini juga, jadi seharusnya tahu betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah ini. Dan apakah dengan terus menjalin silaturahmi bisa menjadi jaminan akan mendapatkan program pembangunan, sillaturahmi yang bagaimana, karena kami para Kades ini kenal semua dengan para anggota dewan yang berangkat dari Dapil di wilayah ini,” jelas Fauzi.
Hal ini ditegaskan Maulana, Kepala Desa Sanggi, selama ini terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Padang Cermin yang tidak tersentuh program pembangunan, yakni Desa Durian, Khepong Kaya, Banjaran, Tambangan, Paya, dan Gayau.
Mengapa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Padang Cermin hanya 5 desa saja yang selalu mendapatkan program pembangunan, apa karena di wilayah (desa) kami tidak ada yang menjadi anggota DPRD,” tanya Maulana.
Dikatakannya, selama ini di wilayah kecamatan Way Ratai, program pembangunan selalu dilakukan secara merata disetiap desa wilayah setempat. Namun, mengapa di wilayah Kecamatan Padang Cermin tidak dapat dilaksanakan secara merata.
Diungkapkan Maulana, bahwa 6 desa yang belum pernah tersentuh program pembangunan tersebut merupakan desa-desa yang telah melunasi pembayaran pajak hingga 100 persen.
Katanya pajak yang dibayarkan untuk pembangunan, namun pada kenyataannya kami tidak pernah mendapatkan sama sekali. Hal ini tentu saja menimbulkan kecemburuan sosial bagi desa-desa yang tidak mendapatkan program pembangunan,” kata Maulana.
Sementara, Ir. Johnny Corne, anggota Komisi I DPRD Pesawaran ketika dikonfirmasi via BBM menyampaikan, bahwa pada setiap anggota DPRD baik secara kelembagaan maupun pribadi melekat fungsi pengawasan. Pengawasan ini mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan pembangunan ini tidak hanya meliputi kualitas fisik, tetapi juga meliputi perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan skala prioritas pembangunan.
Dengan adanya fungsi pengawasan ini, diharapkan tidak terjadi lagi ada daerah yang tidak tersentuh pembangunan, sementara di wilayah lain, menumpuk program pembangunan. Dan juga, mencegah pelaksanaan pembangunan yang tidak lagi melihat skala prioritasnya, dan juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ungkapnya.