Tulang Bawang Barat | Sejumlah penggunaan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2015 hingga 2017 di duga syarat bermasalah hingga mengarah pada tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.
Namun, pihak BPKAD Tubaba belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut, bahkan Ainuddin Salam, Sekretaris BPKAD Tubaba terkesan buang badan ketika wartawan hendak mengkonfirmasi sejumlah poin kegiatan yang ditenggarai menjadi alat mereka untuk meraup keuntungan.
“Saya tidak hafal terkait itu, karena itu ada bidangnya di umum, dan kalau untuk itu lebih lanjutnya ke kantor aja temuin Regar karena dia yang paham,” singkat Ainuddin Salam, Selasa (14/5/2019).
Berdasarkan temuan dari Penggiat Sosial Kontrol Kabupaten Tubaba bahwa, dugaan permasalahan Anggaran di BPKAD Tubaba diantaranya pada penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk biaya jasa kebersihan kantor (cleaning service) yang nilainya tidak masuk akal hingga muncul adanya dugaan mark-up anggaran pada perealisasian kegiatan tersebut.
“Diantaranya tahun anggaran 2015 BPKAD menganggarkan sekitar 76 juta rupiah pertahun, jika dihitung dalam 12 bulan maka cleaning service tersebut menerima honor sekitar 6,3 juta rupiah perbulan, selain itu ditahun 2016 BPKAD menganggarkan sekitar 56 juta rupiah untuk satu tahun anggaran, dan tahun 2017 BPKAD kembali menganggarkan sekitar 44 juta rupiah untuk satu tahun anggaran. Padahal Cleaning Servis hanya satu orang saja,” kata Wardi Saputra Ketua Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB).
Bahkan bukan hanya itu saja sejumlah penggunaan anggaran lainnya yang di duga bermasalah pada tahun 2015 hingga 2018 yaitu untuk belanja sewa gedung kantor pada tahun 2015 sekitar 6 juta rupiah.
“Dan pada tahun 2016 sekitar 30 juta rupiah, sedangkan kantor BPKAD Tubaba jelas-jelas bertempatan di gedung perkantoran pemerintah daerah Tubaba,” terang dia.
Wardi menegaskan, pihaknya hanya ingin meminta tanggapan terkait persoalan anggaran tersebut.
“Selain beberapa poin kegiatan itu, tentunya masih banyak lagi yang perlu dijelaskan oleh pihak BPKAD Tubaba. Kami berharap untuk bisa berkomunikasi dengan mereka (BPKAD) agar persoalan ini tidak simpang siur,” pintanya. | pendra