LAMPUNG7COM | Penggagas relawan Jokowi di kota Metro Lampung, Endang Ruwaliya sengaja datang ke Istana Bogor dengan maksud ingin menyerahkan surat permohonan audiensi ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (30/9/2021).
Endang mewakili ribuan warga Masyarakat Provinsi Lampung mengadukan permasalahan tentang belum dimilikinya sertifikat tanah dan kepastian hukum bagi warga yang telah menempati lahan transmigrasi bertahun – tahun. Hingga saat ini warga masyarakat belum mendapatkan rasa keadilan sejak tahun 1952 dan 1960
“Pada tahun 1952 dan ada juga yang tahun 1960 di Kabupaten Lampung Selatan, tanah tersebut sudah ditempati oleh warga setempat, ( menurut pelaku sejarah ) dan mereka dulu membayar IPEDA, saat ini berganti nama PBB. Di desa yang saat ini masih membutuhkan pertolongan Pak Jokowi, banyak yang telah memiliki fasilitas sosial dan umum. Bahkan terdapat pemilihan kepala desa, memiliki KTP dan KK,” ungkap Endang.
Selanjutnya Endang juga menjelaskan bahwa, “Beberapa desa juga telah mendapatkan dana Desa dari pusat dan pembangunan dari pusat pun turun didesa yang warganya menempati lahan register dari sebelum merdeka. Artinya saya sebagai orang bodoh bisa melihat Negara memberikan hak yang sah,tapi mengapa rakyat yang sudah taat membayar pajak, namun lahan mereka masih di klaim masuk hutan register,” jelas Endang.
Selain daripada itu menurut Endang, dari beberapa Kabupaten yang rakyatnya menempati lahan register, ada Kabupaten yang diresmikan langsung oleh Bung Karno tahun 1952. Bung Karno secara resmi turun, melihat serta meresmikan nama “Sumberjaya” yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Selain Sumber Jaya, ada juga Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu yang lahan warga nya belum bersertifikat karena masuk ke wilayah yang di klaim oleh KLHK.
” Oleh sebab itu saya melihat kondisi warga seperti ini, saya langsung berniat untuk mengirimkan surat langsung ke Bapak Presiden Jokowi, agar semua permasalahan Rakyatnya segera mendapat solusi,” tuturnya.
“Kami meminta Presiden Joko Widodo agar bisa membantu permasalahan yang sudah menerpa beberapa desa selama puluhan tahun ini. Semoga kami berkesempatan bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.
Ia pun berharap agar Presiden Jokowi melalui staff atau Ajudannya menerima suratnya yang mewakili ribuan warga masyarakat. Terlebih lagi pada tahun 2014 – 2019, rela memilih Jokowi supaya berharap untuk memberikan pertanggungjawaban dan rasa keadilan.
“Jika hal yang kami tempuh ini tidak juga terealisasi, rakyat Pasrah, dan mungkin akan duduk di depan Istana gak pulang-pulang demi mempertahankan hak mereka,” tutupnya. | Pnr