Wagub Jihan Temui Massa PMII, Pastikan Aspirasi Mahasiswa Lampung Diteruskan ke Pemerintah Pusat

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui langsung massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Jihan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mengawal dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Menurut Jihan, aksi penyampaian pendapat yang berlangsung tertib dan damai merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Jihan.

Aspirasi Nasional Akan Diteruskan ke Pemerintah Pusat

Jihan menjelaskan, sejumlah tuntutan PMII, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” katanya.

Pemprov Tindak Lanjuti Persoalan Daerah

Selain isu nasional, Pemprov Lampung juga akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, di antaranya sektor pendidikan, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan daerah.

Menurut Jihan, seluruh aspirasi tersebut akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung.

“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” ujarnya.

Ia mengakui beberapa persoalan, seperti konflik agraria dan pertambangan, membutuhkan proses penyelesaian yang cukup panjang karena sebagian besar berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

Meski demikian, Pemprov Lampung telah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria sebagai bentuk keseriusan membantu masyarakat.

Pendidikan Jadi Perhatian Pemprov

Di sektor pendidikan, Jihan menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mendukung target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ia menilai pembangunan daerah hanya dapat berjalan optimal apabila pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, membangun komunikasi dan kerja sama yang baik.

“Perjalanan menuju kesejahteraan masyarakat bukan jalan yang singkat. Dibutuhkan kesepahaman, dialog yang baik, serta pengawalan bersama agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” tuturnya.

PMII Sampaikan Tujuh Tuntutan

Dalam aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan utama yang meliputi persoalan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, hingga transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.

Mahasiswa juga meminta pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat sektor UMKM, menyelesaikan konflik agraria, memberantas tambang ilegal, memperbaiki tata kelola pembangunan, serta mengusut dugaan praktik mafia proyek yang dinilai merugikan masyarakat.

Pemprov Lampung menegaskan seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah akan segera diproses, sementara tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga komunikasi dan demokrasi yang sehat.