LAMPUNG7COM | Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung Sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan itu mendapatkan kritikan dari Ketua Umum Laskar Lampung Ir Nerozelli Koenang, Kamis (19/1/2023).
Menurut Ketum Laskar Lampung ini, Pembangunan di kota Bandar Lampung terkesan dipaksakan dengan tidak menerapkan skala prioritas.
[sc name=”bacajuga” ][/sc]“Program pembangunan di Kota Bandar Lampung ini terkesan dipaksakan, sehingga membuat hutang Pemkot menumpuk yang berdampak terhadap pembayaran diberbagai sektor terkendala sehingga membuat ekonomi Kota Bandar Lampung terpuruk,” ujar Nero.
Masih menurut Nero, “Terjadinya hutang Pemkot yang menumpuk karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan pengeluaran dan banyaknya kegiatan yang bersifat seremonial dan adanya dugaan kepentingan politik,” katanya.
Lanjut Nero, “Seharusnya Badan Perencanaan Penggunaan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung lebih cermat dalam merencanakan pembangunan dan dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah, dan memberikan masukan kepada Walikota agar pembiayaan tidak membengkak,” imbuh Nero.
[sc name=”bacajuga” ][/sc]Ketum Laskar Lampung itu merasa Prihatin atas kondisi Keuangan Pemkot Kota Bandar Lampung yang berdampak pada ekonomi dan pegawai yang ada di Kota Bandar Lampung.
“Saya sebagai warga kota Bandar Lampung dan juga ketua umum Laskar Lampung merasa prihatin melihat dan mendengar masalah ini, kita bisa lihat dan dengar dampaknya terhadap pembayaran tenaga honorer, Tukin, pembayaran kontraktor menjadi tersendat alias tidak kebayar,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga merasa prihatin terhadap wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung yang terkesan mandul dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari pelaksanaan program pemerintah.
“Saya juga merasa miris, sebab kita punya perwakilan di DPRD namun terkesan mandul karena tidak melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program kerja Eksekutif (Pemkot), sehingga terjadilah defisit anggaran bagi Pemkot,” tambah Nero.
[sc name=”bacajuga” ][/sc]Lebih jauh Nero pun mengkritik rencana Pemkot Bandar Lampung, yang akan memindahkan Kas Daerah Pemkot dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Bank Nasional Indonesia (BNI).
“Rencana tersebut menurut saya tindakan yang konyol, dimana seharusnya pemerintah daerah mendukung dan membesarkan Bank Daerah, bukan sebaliknya, agar Bank daerah bisa dirasakan oleh masyarakat. Percuma Pemerintah Daerah mendirikan Bank Daerah jika tidak di support dan di fungsikan oleh pemerintah daerah itu sendiri,” ucap Nero.
Bahkan menurut Nero, “Saya dengar kabar di tahun 2023 ini Pemkot Bandar Lampung akan belanja dengan Jor-joran, saya ngeri karena yang hutang tahun kemarin aja belum terbayar dan untuk belanja tahun 2023 akan menambah hutang baru. Dan saya khawatir sampai habis masa jabatan Walikota ini, akan meninggalkan hutang baru dan menumpuk bagi Pemkot Bandar Lampung.” ucap Nero.
[sc name=”bacajuga” ][/sc]Untuk itu Nero berharap, “Saya berharap dan mengajak kepada semua elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, termasuk Media, untuk dapat mengawasi perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran Pemkot Bandar Lampung.” Pungkasnya. | Pnr.