Ekonomi | Langkah Presiden Joko Widodo turun langsung untuk sosialisasi tax amnesty ke beberapa daerah disambut baik para pengusaha. Tax amnesty dianggap seperti bentuk restart untuk mengurai permasalahan benang kusut di Indonesia.
“Pak Jokowi turun tangan sendiri, saya sampai terharu. Kami akan membantu sebisa kami,” kata Direktur PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat saat melakukan pertemuan dengan karyawan, distributor, dan grosir di Hotel Candi Baru, Jalan Rinjani, Kota Semarang, Jumat (19/8/2016).
Sebagai seorang pengusaha, Irwan menganggap tujuan tax amnesty salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk memperbaiki laporan kekayaannya secara jujur. Tanpa pemasukan dari pajak yang memadai dan pantas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
Selain itu, menurut Irwan dampak tax amnesty bisa mengurai kusutnya berbagai persoalan di negeri ini. Seolah tax amnesty bisa dianggap sebagai tombol restart.
Irwan juga memiliki usulan kepada pemerintah agar ada aturan perpajakan yang lebih sederhana seiring perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sangat sulit pelaksanaannya bagi pengusaha kecil dan pedagang di pasar.
“Sebaiknya diganti pajak penjualan saja. Dengan kemajuan teknologi, hal itu mungkin dilakukan. Memang sekarang kalau pajak penjualan diberlakukan, sudah ada cash register yang murah dan bisa langsung dihubungkan dengan Bank. Harganya sekitar Rp 2,5 juta. Dan semakin banyak dibutuhkan, harganya akan semakin murah,” terang Irwan.
Sehingga setiap transaksi yang terjadi dipungut pajak penjualan dan langsung tercatat di kantor pelayanan pajak. Setiap hari pengusaha atau pedagang harus menyetor uang yang dipungut dari konsumen ke bank yang ditunjuk pemerintah.
“Setiap hari pemerintah mendapat masukan tunai,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Awan Nurmawan Nuh yang ikut dalam pertemuan tersebut mengapresiasi para pengusaha yang ikut mensukseskan program tax amnesty. Sementara itu untuk usulan untuk menyederhanakan laporan PPN, perlu menunggu pembentukan undang-undang paket selanjutnya.
“Saya apresiasi usulan tersebut. UU tax amnesty ini satu paket. Nanti ada PPN, PPh, dan KUP,” kata Awan seperti yang dikutip dari detikcom. | red.
Pemerintah Provinsi Lampung Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung
Dilihat: 11 BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/05/2024). BACA: OJK Secara Resmi Telah Merestui Terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.Menurut Sekdaprov, putusan Mahkamah Agung Nomor :…
Selengkapnya “Pemerintah Provinsi Lampung Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung” »
Gubernur Arinal Ikuti Pengajian Akbar Pemprov Lampung di Way Kanan
Dilihat: 11 WAY KANAN – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama ribuan masyarakat Way Kanan mengikuti Pengajian Akbar Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Sriwijaya Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Senin (20/5/2024). Gubernur juga menyerahkan bantuan, meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Posko Kesehatan serta menyosialisasikan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan ungkapan…
Selengkapnya “Gubernur Arinal Ikuti Pengajian Akbar Pemprov Lampung di Way Kanan” »
Gubernur Arinal dan Ibu Riana Senam Lampung Berjaya Bersama Masyarakat Lampung Utara
Dilihat: 14 LAMPURA – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Umum Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal bersama masyarakat Lampung Utara melakukan Senam Lampung Berjaya, di Stadion Sukung, Kabupaten Lampung Utara, Selasa (21/5/2024). BACA: OJK Secara Resmi Telah Merestui Terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.Pada kesempatan itu, masyarakat…
Sekdaprov Fahrizal Buka Sosialisasi Perda Nomor 14/2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043
Dilihat: 14 BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 di Ballroom Hotel Grand Mercure, Senin (20/5/2024). Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal mengatakan dengan telah disahkannya Perda Provinsi Lampung Nomor 14…
Pemdes Madukoro Terus Utamakan Aksesibilitas Menjadi Lebih Baik
Dilihat: 14 Lampung Utara – Saat dijumpai media lampung7.com di kantor desa nya Kades Madukoro johan Andre mengatakan telah membagikan BLT dd tahap 1 sebanya 43 KPM (keluarga penerima manfaat) Yang sudah di salurkan di bulan April. BACA: Penemuan Jimat Kuno Ini Masih Menjadi MisteriDilanjutkannya jalan lapen di dusun 1 gelok,panjang kurang lebih 1.000…
Selengkapnya “Pemdes Madukoro Terus Utamakan Aksesibilitas Menjadi Lebih Baik” »
Mahasiswa Antusias Ikut Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji
Dilihat: 13 Mesuji – Para penjabat (Pj) Bupati di Lampung memaparkan berbagai capaian kerja di hadapan ratusan mahasiswa dalam acara seminar publik yang diselenggarakan Jurusan Hukun Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila), Selasa (21/5). Dalam diskui publik yang dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M dan dimoderatori…
Selengkapnya “Mahasiswa Antusias Ikut Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji” »