Perempuan memiliki kapasitas sebagai pendorong rekonsiliasi
Hal senada disampaikan pula oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Pria asal Portugal ini menyitir sebuat studio yang mengatakan bahwa negosiasi damai sebuah konflik geopolitik biasanya lebih mudah dicapai bila ada perempuan yang terlibat sebagai juru damai. “Perempuan memiliki kapasitas sebagai pendorong rekonsiliasi dan perjanjian damai yang melibatkan perempuan biasanya dapat berlaku lebih panjang,” katanya.
Parlemen yang memiliki perspektif gender dan kesadaran atas pentingnya pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota IPU, juga menjadi target yang ingin dicapai Pachecho. “Harus ada keberanian dan komitmen politik untuk mengupayakan peran perempuan yang lebih banyak di parlemen. Kalau bisa hingga mencapai 50 persen,” katanya. Saat ini, menurut Pachecho, keterlibatan perempuan dalam parlemen baru di seluruh dunia baru mencapai 26 persen dari kuota rata-rata yang umumnya 31 persen. “Jumlah itu baru satu pertiga. Ada beberapa negara yang bahkan tak memiliki anggota parlemen perempuan seperti Papua Nugini dan Vanuatu,” kata Pachecho lagi.
Sama seperti Puan, Pachecho juga berharap IPU bisa jadi contoh kesetaraan gender dan dapat menjadi implementasi kebijakan anti pelecehan, berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan iklim yang disusun berdasarkan kesetaraan gender. | red