LAMPUNG7COM, Teluk Betung Barat – Kasak-kusuk dan bisik-bisik tetangga menjadi polemik kontroversial persoalan bedah rumah, yang konon dananya berasal dari APBN. Beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat warga Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung menuntut adanya pendataan yang tidak adil dan keluarnya dana bedah rumah tahap pertama yang diduga tidak tepat sasaran, antara layak dan tidak layak adalah sesuatu yang akhirnya menjadi persoalan di Kelurahan Sukarame 2.
Kantor Camat pun sudah dua kali terkena dampak demo dari beberapa warga Blok I, Kelurahan Sukarame 2 tersebut, dalam hal ini menuntut keadilan. Sebab menurut beberapa narasumber dari tokoh masyarakat setempat, banyak warga yang tempat tinggalnya tidak layak, diduga tidak mendapatkan hak nya, bahkan sebaliknya ada beberapa warga yang tidak layak menerima bantuan bedah rumah ini, justru mendapatkan yang bukan menjadi hak nya.
Seperti ditemui saat demo kamis 26 November 2015 di Kantor Kecamatan Teluk Betung Barat, salah satu dari tokoh masyarakat Sulaiman mengatakan, “Bisa kita buktikan, ambil gambarnya dan lihat, layak dan tidak layaknya warga yang dapat dan tidak dapat,” terangnya.
“Tadi Camat Herman pun sudah menegur Lurah yang katanya tidak tahu-menahu atas data dan keluarnya dana bantuan bedah rumah ini,” ujarnya.
“Padahal jelas, seperti yang diungkapkan perwakilan dari Kemenpera tadi, bahwa dana bedah rumah tidak akan keluar jika tidak ada tanda tangan dari pamong desa,” urainya lagi, saat setelah sharing yang dihadiri oleh Camat setempat, perwakilan Kemenpera, Lurah Sukarame 2, Babinsa, tokoh masyarakat, dan beberapa Ketua RT Kelurahan Sukarame 2.
Intisar juga mengungkapkan, “Tetangga saya yang jelas-jelas rumahnya mau roboh, malah tidak mendapatkan bantuan ini.”
Ada apa dibalik semua ini?
Banyak ungkapan negatif dari beberapa masyarakat, bahwa ada bla..bla..bla.. dan bla..bla..bla…, dimana tim survey saat sudah data masuk?
Menurut Sekretaris Kecamatan Khairi yang mewakili Camat Teluk Betung Barat saat ditanya sumber dana, “Sumber dana ini dari Kemenpera, lalu dipercayakan oleh 2 Partai sebagai rekanan, yaitu PAN dan Demokrat.” Jelasnya.
Masyarakat yang merasa belum puas, akan meneruskan permasalahan ini hingga ada titik terang. [Je]