LAMPUNG7NEWS, Bandar Lampung – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memaparkan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional. Pada Tahun 2015, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,13 % (year on year) di atas angka pertumbuhan nasional 4,79 %. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada posisi keempat di Sumatera setelah Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Demikian disampaikannya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-52 Provinsi Lampung, Jumat (18/3) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, Acara dihadiri pula Wakil Gubernur, Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung; Forkopimda Provinsi Lampung; Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; Para Asisten Sekda Provinsi Lampung; Para Staf Ahli Gubernur Lampung; Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; Kepala Satker. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan lainnya.
Lebih lanjut diuraikan Gubernur, perkembangan PDRB perkapita Provinsi Lampung yang menggambarkan kesejahteraan penduduk, juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, rasio antara PDRB perkapita Lampung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 68,88 %. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung, terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebesar 66,42.
Kedepan, perlu komitmen bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14 dibawah Nasional yaitu sebesar 6,18. Dengan PDRB per kapita yang relatif rendah, kondisi ini menunjukkan rendah-nya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah.
Untuk itu kita harus terus mengupayakan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Selain sektor pertanian juga pengembangan sektor jasa yang memiliki dampak pengganda yang lebih cepat perlu terus diupayakan. Seperti sektor pariwisata dengan potensi yang cukup besar,” kata Gubernur.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berhasil ditekan. Saat ini persentase penduduk miskin menurun dari 14,21 % menjadi 13,53 % (pada periode Sep-tember 2014 –Septebr 015), namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Nasional yaitu sebesar 11,13 %. Tantangan yang harus dihadapi, adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat.
Menghadapi hal tersebut, Provinsi Lampung Tahun 2015 telah meluncurkan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 100 desa di 13 kabupaten dengan alokasi masing-masing 300 juta rupiah. Diharapkan, program ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
Selain capaian keberhasilan pada beberapa indikator, tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antar Kabupaten/Kota dalam pencapaian indikator ekonomi dan sosial tersebut diatas. Pemerintah Provinsi memahami keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten, termasuk di dalamnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, dukungan serta kerja keras bersama dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur.
Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, yaitu Bidang Infrastruktur, Investasi, Reformasi Birokrasi, Pertanian, Industri, Pariwisata, Kesehatan dan Pendidikan. [red]