Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 201

LAMPUNG7COM – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, hari ini (13/07) di Ruang Rapat  Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung, Dedy Alfian Walaupun rapat dilaksanakan pada sore hari (jam 14.00 wib) jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 61 orang.
Mengawali sambutannya Gubernur Lampung,; M.Ridho Ficardo yg dibacakan oleh Sekda Provinsi Lampung; Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Sebagaimana kita saksikan bersama ketukan palu  dari Pimpinan Dewan, yang merupakan tanda persetujuan Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban        Pelaksanaan       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Hasil pembahasannya pun telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
Berbagai masukan, saran dan juga kritik disampaikan  terhadap substansi Laporan Keuangan khususnya, maupun Pelaksanaan Program Kegiatan pembangunan umumnya. Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan, maupun yang baru akan dilaksanakan, merupakan referensi yang penting bagi kami untuk terus melakukan pembelajaran, pembenahan, serta perubahan di kemudian hari,  guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kata Ridho Ficardo.
Selanjutnya masih menurut Ridho bahwa pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Anggota Dewan yang terhormat, Badan Anggaran dan Fraksi-fraksi yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikiran serta   bersedia   melakukan   koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak Eksekutif selama proses pembahasan Raperda ini. Hingga sampailah kita pada hari yang telah menghasilkan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014.
Selanjutnya Ridho menginformasikan bahwa pada Tahun Anggaran 2014 ini, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun demikian Kami menyadari bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2014 masih ditemui beberapa permasalahan dan kendala yang perlu untuk kita benahi dan kita sempurnakan bersama.  Oleh karena itu, demi peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,  terhadap beberapa hal yang telah disampaikan  baik berupa usulan , himbauan maupun saran terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan akan menjadi perhatian, perbaikan dan evaluasi Kami di masa-masa yang akan datang.  [L7]