LAMPUNG7COM | Dalam dua hari terakhir ini kita disuguhi dengan video yang beredar di WAG, mengenai perilaku Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, yang bertingkah kekanak-kanakan saat kirab pemilu di lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Selasa (15/08/2023) kemarin.
Perilaku Bupati Lampung Timur itu mendapat sorotan, tanggapan dan kritikan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Lampung Indonesia (LLI) baik dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Lampung Timur.
Perilaku Dawam Rahardjo diduga tidak mencerminkan perilaku yang baik dan beretika sebagai seorang pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan benar kepada masyarakat yang dia pimpin.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC LLI Kabupaten Lampung Timur Burhanuddin kepada Lampung7.com, melalui pesan singkat WhatsAppnya, Rabu (16/08/2023).
“Saya atas nama pengurus dan anggota DPC LLI Kabupaten Lampung Timur sangat menyayangkan sikap dan perilaku Bupati Lampung Timur yang tidak menunjukkan etika sebagai seorang pejabat publik, sebagai pemimpin, terutama dalam etika berpakaian, saat acara formal,” ujar Burhanuddin.
Masih menurut Burhanuddin, “Seharusnya dalam acara formal seperti itu seorang Bupati mengenakan pakaian nasional dengan pakaian (Peci Hitam), jangan pakai blangkon,” katanya.
Lebih jauh ketua DPC LLI Kabupaten Lampung Timur itu mengatakan,”Persoalan etika pejabat publik bukan hal yang baru muncul, melainkan sudah menjadi masalah krusial, dan terjadi baik pada pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang merupakan penyelenggara Negara.” Pungkasnya.
Secara terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Laskar Lampung Indonesia, Panji Nugraha AB S.H., ikut menyoroti, “Acara resmi kirab kok pakai blangkon mestinya pakai Peci Lampung atau pakai Peci Nasional (hitam), karna dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, artinya walapun dia suku Jawa dia hadir dalam acara tersebut sebagai bupati di daerah Lampung, terlihat dari baju dinas yang dia kenakan,” ujar Panji.
Masih menurut Panji, “Dan parahnya mobil yang di naiki Bupati tersebut membawa atribut salah satu partai, ini perlu menjadi cacatan Bawaslu mengingat dia hadir sebagai pejabat pemerintah.” Pungkasnya.
Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin-pemimpin negeri dalam menegakkan etika publik dan hukum bagi pejabat publik ke depan. Bagaimana mungkin kita berharap untuk menegakkan hukum jika etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tak berfungsi sama sekali. | Pnr.