Jakarta – Mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menyoroti berkembangnya narasi pesimistis yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok gerakan sosial, seperti isu “Indonesia bangkrut”, “sale Indonesia”, hingga seruan meninggalkan mata uang rupiah.
Menurut Haris, narasi-narasi tersebut bertentangan dengan semangat kemandirian dan kedaulatan bangsa yang selama ini menjadi fondasi perjuangan Indonesia sejak era kemerdekaan.
“Jika kita perhatikan narasi Indonesia bangkrut, sale Indonesia, hingga buang rupiah, ini adalah narasi yang tidak sejalan dengan semangat kemandirian bangsa. Tradisi gerakan sosial kita semestinya menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis terhadap situasi yang menyimpang,” ujar Haris, Minggu (14/6/2026).
Haris menilai, arah kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini justru berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis dan perbaikan sistemik.
Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam memberantas kebocoran penerimaan negara, menekan praktik under-invoicing, hingga mengatasi transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.
“Ketika pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo melangkah lebih mendasar dengan membenahi kebocoran penerimaan negara. Ini adalah langkah konkret membangun ekonomi yang berdikari,” tegasnya.
Kritik Program Pro-Rakyat Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Terkait berbagai kritik terhadap program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan kampung nelayan, hingga pembangunan sekolah rakyat, Haris menegaskan bahwa kritik seharusnya diarahkan pada oknum yang melakukan penyimpangan, bukan pada program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, jika terdapat praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelakunya.
“Kami prihatin jika ada gerakan yang justru kontra terhadap kebijakan pro-rakyat. Jika ada pejabat yang korupsi dalam pelaksanaan program, maka korupsinya yang harus diberantas, bukan programnya yang dihentikan,” katanya.
Dorong Kritik yang Solutif dan Konstruktif
Lebih lanjut, Haris menilai kritik yang hanya berfokus pada serangan personal terhadap Presiden tidak akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
Ia mengajak para pengkritik pemerintah untuk menghadirkan gagasan dan solusi alternatif yang lebih konstruktif demi kemajuan Indonesia.
“Gerakan sosial yang konstruktif adalah yang mampu menawarkan solusi alternatif. Saya rasa, gerakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat luas akan sulit mendapatkan simpati publik,” pungkas Haris.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari diskursus yang berkembang terkait arah pembangunan nasional dan berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.