LAMPUNG7COM | Persoalan tagihan listrik PLN naik berkali lipat yang di alami warga Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan munculkan persoalan baru. Jum’at, (14/01/2022).
Menurut penjelasan manager PLN Teluk Betung Selatan, Beny. hal tersebut berkaitan dengan data penerima subsidi yang ada di Dinas Sosial. Oleh sebab itu, guna mengkonfirmasi persoalan ini, awak media mendatangi kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mendapatkan jawaban soal keluhan tagihan naik berkali lipat secara tiba-tiba.
Namun sesampainya di kantor Dinsos Provisi Lampung, Petugas jaga Satpol PP Muntika mengatakan saat ini para pejabat sedang tidak ada di kantor.
” Pak Kadis sedang vaksinasi di Dinas Kesehatan, pejabat lainnya juga sedang tidak ada di kantor, jadi gak ada yang bisa untuk ditemui, telpon aja ke nomornya. ” Kata Muntika di halaman kantor Dinas Sosial.
Tak hanya itu, saat dikonfirmasi lebih jauh, Muntika menyampaikan, jika keberadaannya hanya sebatas petugas jaga.
“Saya hanya melayani tamu dan pengamanan disini, terkait pengaduan masyarakat saya gak tau, ” lanjutnya.
Namun, lebih lanjut saat awak media meminta untuk bertemu Humas, untuk menyampaikan persoalan keluhan masyarakat. Muntika mengatakan Humas juga tidak berada ditempat sedang makan siang.
“Humas lagi keluar makan siang, gak tau kapan kembalinya, disini kalo udah selesai biasanya keluar pada gak ada di kantor, “
Lebih lanjut Muntika juga mengatakan tidak tahu pasti kapan Humas kembali kekantor. Saat itu jam menunjukan pukul 13.10 WIB.
Untuk diketahui bersama, secara fungsi. humas penting guna mengkonfirmasi terkait pelayanan terlebih sebagai gerbang pusat informasi di Instansi.
Terlebih saat ini, warga berharap mendapat kejelasan prihal pencabutan subsidi listrik yang dinilai sepihak, seperti yang di ungkapkan warga pesawahan terkejut dengan beban tagihan listrik melonjak di situasi ekonomi sulit.
“Baru bulan ini pembayaran listrik mahal sampe Rp 300 Ribu lebih, jauh sebelumnnya kalo bayar listrik paling tinggi Rp 150rb,” ungkap Hadizah saat dikonformasi beberapa waktu lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas sosial Provinsi Lampung belum bisa dimintai keterangan terkait NIK yang di cabut subsidinya oleh pemerintah. | Red